Syarat menjadi pejabat penatausahaan keuangan skpd. Pada kesempatan kali ini Penulis akan mencoba mengulas tugas dan. Syarat menjadi pejabat penatausahaan keuangan skpd

Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran (Nurlan Darise, 2009:34) 5. Pengajuan SPP-UP 1) Pada awal tahun anggaran SKPD diberikan Uang Persediaan (UP) dengan ketetapan Bupati. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi No. Selanjutnya, Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. PPTK APBD. Agar lebih terstruktur pembahasan dimulai dengan PPK-SKPD kemudian PPK dan PPTK. Salinan SPD b. 05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. c. a Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83); 13. Bimtek Penyusunan Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal serta Laporan Kinerja dan Keuangan BLUD Bimtek Penyusunan RBA BLU/BLUD Serta Strategi Penyusunan. 2 Pengertian dan. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (21, PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA. 78 (2) PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari. related papers. menyiapkan SPM; dan d. 11 September 2020 26 Jam 25 orang 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada. 2. 05/2013. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD. Dalam penetapan PPTK terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebelumnya sudah pernah kami bahas di 10+ Syarat Menjadi PPTK [Terbaru] Penetapan PPTK scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, bcban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau. 32- 44 Volume 4, No. . Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 000. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD ;. 1) Pihak-Pihak Terkait. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Barang dan Jasa yang diajukan oleh PPTK; b. Mengelola barang milik daerah atau kekayaan yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya. Pejabat pelaksana APBD lainnya mencakup: 1. 10. KPA , PA , PPK , PPTK. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 1. SKPD merupakan singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas dalam mengelola keuangan daerah. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD. Guna menindaklanjuti amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk meningkatkan kemampuan teknis pengoperasian Aplikasi Sistem. Bendahara pengeluaran ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usul dari pejabat pengelolaan keuangan daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada satuan kerja perangkat daerah. 3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 74, Yang dimaksud dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 01. pejabat penatausahaan keuangan SKPD/pejabat penatausahaan keuangan unit SKPD; dan/atau. Dalam sistem akuntansi persediaan, Pengguna Barang/Kuasa Menetapkan pejabat lainnya dalam satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. SPM-GU, dokumen SPP-GU, dan Pengesahan SPJ diajukan ke Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diteliti kelengkapan dan keabsahannya, sebagai dasar penerbitan SP2D. Memposting jurnal ke dalam buku besar; c. Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau. (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dilingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan. d. LKPD setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. PPKD disajikan sebagai berikut :Modul Pengantar Mengelola Keuangan BLUD ini berisi 8 (delapan) bab. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. menteri keuangan republik indonesia, menimbang a. Setelah anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disahkan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) proses selanjutnya adalah pelaksanaan program dan kegiatan SKPD sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD),agar sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam rangka pengendalian dan tertibnya tata kelola keuangan daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola keuangan Daerah dapat melibatkan. PPK SKPD, PPHP dan PPTK. Pejabat Pelaksana Teknis Kegaiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu rencana sesuai. WebIlustrasi. Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD) Dalam rangka. Baik ketentuan pemberian honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) maupun Pejabat Pengadaan Barang/Jasa telah. PowerPoint Presentation. Beban diakui pada saat terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD); 8. 2) Tujuan kegiatan untuk memberikan pemahaman pejabat pengelola keuangan SKPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah. üPPTK bertugas membantu tugas dan wewenangPA/KPA. Kepala SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah sebagai anggota. 2. Pengajuan SPP-UP 1) Pada awal tahun anggaran SKPD diberikan Uang Persediaan (UP) dengan ketetapan Bupati. 3. Pejabat pelaksana APBD lainnya mencakup: 1. Selasa – Rabu : 24 – 25 Oktober 2023. Tugas dan wewenang PPK: a. d. Sosialisasi Penatausahaan Keuangan SIPD di Kabupaten Magelang Created At : 2022-02-03 00:00:00 Oleh : ASTNH Berita Utama Dibaca : 889 BPPKAD Kabupaten Magelang baru-baru ini menyelenggarakan Sosialisasi Penatausahaan Keuangan dalam rangka implementasi aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan. PPK SKPD mencatat pendapatan yang sudah menjadi hak pemerintah daerah sesuai dengan tembusan Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013. c. 8 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 9 1. c. Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. 19690605 199403 2 004. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan yang besar terhadap tata kelola Pemerintahan Daerah yang diharapkan mampu menjadi pedoman dari kebijakan Pemerintah Daerah dalam. administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-Undangan; 4. pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu yang membidangi dan mempunyai kompetensi yang dibutuhkan. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permendagri No. 26. (1)Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannyakepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Pasal 10peraturan menter! keuangan republik in donesia nomor 128/pmk. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, manatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan. 1 9691 1 041 996032002 PPTK l. pengguna anggaran/pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang. 3. Pejabat Lain dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 1. 9. c. Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2011. keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal. 8, didelegasikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala SKPD. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang. PPTK tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (Pasal 14 ayat (3) PPK tidak boleh dirangkap oleh: a. PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) 1. d. A. Untuk APBD ada beberapa pihak yang dapat ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK. 02. 2) Bendahara Pengeluaran SKPD 3) Bendahara Penerimaan SKPD 4) Bendahara Barang 5) SKPD terkait Keuangan dan Barang Daerah Eksternal : Wewenang Hubungan Kerja Tolok Ukur Keberhasilan---SKPD/Unit Kerja Fungsi Utama Jabatan Melaksanakan fungsi verifikasi dan pelaporan keuangan SKPD/Unit Kerja yang memiliki pertanggungjawaban. melakukan verifikasi SPP; menyiapkan SPM; melakukan verifikasi harian atas penerimaan; melaksanakan akuntansi SKPD; dan menyiapkan laporan keuangan. Syarat ditunjuk sebagai PPTK ialah wajib yang sudah menjabat sebagai pejabat pada unit SKPD. Membuat Rincian Penggunaan SP2D GU/TU f. desa/nagari tentang pe-nunjijkkan pejabat penatausahaan keijangan dan pe-jabat pe-laksana teknis kegiatan pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa/nagari kabupaten lima puluh kota tahijn 2021 jabatan pejabat penatausahaan keuangan ket penijnjukan pejabat pe-natausahaan keijangan nip rostianiwati, se nip. Belanja tidak langsung, yaitu : belanja pegawai. 33 2. 74 x. Januari 23, 2022. PERMASALAHAN Kedudukan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengadaan barang/jasa di daerah ternyata masih menjadi persoalan besar dan pelik di kalangan aparatur daerah. 19660814 198712 2 006 Maryati, A. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 3. PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa Pejabat Perbendaharaan terdiri dari Pengguna Anggaran, Bendahara Umum Negara (BUN), dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran. Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa: a. Perencanaan dan Penganggaran Daerah 7 s. Menyusun Laporan Keuangan SKPD. Bagian Kedelapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD Pasal 15. Melaksanakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga ; b. PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. A. Pejabat pelaksana APBD lainnya mencakup: 1. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD. PERMASALAHAN Dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres No. (3) Pejabat pada SKPD atau unit kerja yang ditunjuk selaku PPTK yaitu: a. Webkeuangan atau pejabat yang ditunjuk. 8. 10. Berserta lampirannya kepada PPK. Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD. PPKD Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah BUD Bendahara Umum Daerah ALK Analisis Laporan Keuangan. Cut-Off Pembukuan Pendapatan 18 H. 1 PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PejabatPelaksanaTeknisKegiatan üPA/KPA dalammelaksanakankegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/UnitSKPDselakuPPTK. Laporan Keuangan tersebut harus disampaikan kepada kepala daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaranpenerimaan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya secara administratif kepada Pimpinan BLUD melalui Pejabat Keuangan dan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu selaku Pengguna Anggaran melalui Kasubbag Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) paling lambat tanggal 10 bulan. Tunjangan Keluarga Rp 15. NOMOR 162/PMK. Pasal 12 ayat (1) PP 12/2019 : PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan dan evaluasi pekerjaan yang disubkontrakkan pada tender pekerjaan konstruksi. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, untuk menunjuk: 1. 2. PPK yang kedua adalah PPK-SKPD yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, mempunyai tugas pokok yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan daerah yang meliputi penelitian, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan yang diatur dalam Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; PERMENDAGRI No. PPK-SKPD mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. 32. 11 Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah 13 1. 1. Pasal 15 4. ( PPK. Pengaturan PA/KPA dapat bertindak sebagai PPK dalam Permendagri No. sistem akuntansi PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) dan sistem akuntansi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam prosedur penerimaan kas, pengeluaran kas, selain kas dan aset. 2. Menyusun program kerja/kegiatan sub bagian Dokumen keuangan dan aset sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 2. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangai Surat. Pasal . Webdesa/nagari tentang pe-nunjijkkan pejabat penatausahaan keijangan dan pe-jabat pe-laksana teknis kegiatan pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa/nagari kabupaten lima puluh kota tahijn 2021 jabatan pejabat penatausahaan keuangan ket penijnjukan pejabat pe-natausahaan keijangan nip rostianiwati, se nip. (3) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD yang diberi wewenang. 19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Melaksanakan konsolidasi atas laporan keuangan dari SKPD; c. 2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pejabat PA melalui PPK. Menjadi verifikator keuangan yang harus selalu berhadapan dengan dokumen yang harus diperiksa setiap harinya, tentu membutuhkan. Pejabat Penatausahaan BMD melakukan verifikasi permohonan sewa dan kesesuaian BMD yang akan disewa dengan Laporan data inventaris barang di pengelola barang. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari2. Nomor : 800/45/RSUD-EW/XII/2022. Membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK- Perangkat Daerah); g. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), dan Bendahara Penerimaan, serta Bendahara Penerimaan Pembantu, jika diperlukan. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Ilustrasi: I. Tugas dan wewenang Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD berdasarkan Permendagri 77/2020. i (iv/b) sekretaris ii. Siapa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen pada APBD: antara PA, KPA dan PPTK atau yang lainnya. SPP diajukan dengan SPD sebagai dasar jumlah yang diminta untuk. Letter of Credit yang selanjutnya disebut L/C adalah janji pasti yang tidak dapat dibatalkan sepihak (irrevocable) danModul Mengelola Keuangan BLUD ini berisi sepuluh bab. Penunjukan bendahara harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut: 1) berstatus pegawai negeri sipil (PNS); 2) serendah-rendahnya golongan II/a; 3) diutamakan yang telah mengikuti kursus bendaharawan daerah; 4) ditetapkan dengan keputusan bupati atas usul dari kepala SKPD. Untuk membekali pejabat pengelola keuangan daerah pada OPD dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 1. k. 000,- Tanggal 3 Januari 2016 Bendahara Pengeluaran SKPD “A” mengajukan Surat Permintaan Pembayaran -Uang Persediaan (SPP-UP) sebesar Rp 10. WebMenunjuk dan menetapkan pejabat / staf di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal sebagai Pejabat/ Staf Penatausahaan/Pengelola Keuangan dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; Tugas, kewenangan dan tanggung jawab Pejabat/Staf Pengelola Keuangan dan Kegiatan sebagaimana. ,MH. c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b. 19690415 198903 1 005 pembina tk. 68. Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 210/pmk. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh. 3. Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); SALINAN . PIHAK TERKAIT 1. Selasa – Rabu : 26 – 27 Desember 2023. Anggaran Kas SKPD dan SPD untuk menyusun anggaran kas SKPD Dinas Perdagangan sesuai dengan kasus dalam buku Penatausahaan dan akuntansi Daerah untuk SKPD milik Ahmad Hafiz Tanjung, diasumsikan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung SKPD Dinas Perdangangan pengeluaran-pengeluarannya berdasarkan DPA yang sudah. Dokumen yang Terkait Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Persediaan antara lain: Bukti Belanja Persediaan(1) Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Meneliti kelengkapan SPP-LS F III, yang diajukan PPTK. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan SPP-Gaji yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran c. (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. Untuk APBD ada beberapa pihak yang dapat ditetapkan sebagai. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangai Surat. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2 3. I. b. Bimtek Penyusunan Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal serta Laporan Kinerja dan Keuangan BLUD Bimtek Penyusunan RBA BLU/BLUD Serta Strategi Penyusunan. Seluruh transaksi-transaksi yang ada di dalam lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan pada Bendahara Umum Daerah (BUD). Pengetahuan adalah segala sesuatu yang ada dikepala kita. PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU. 18. Moved Permanently.